Deskripsi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas, mandiri, produktif, Sejahtera, berdaya saing, professional serta mampu menjadi ujung tombak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan peran memberdayakan masyarakat desa.
Dalam rangka terselenggaranya pemberdayaan masyarakat yang berkualitas, mandiri, produktif, sejahtera dan berdaya saing, Penggerak Swadaya Masyarakat harus memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsi serta profesionalisme dan kualitas pada pengembangan komitmen perubahan. Hal tersebut perlu dibuktikan dengan menggali kompetensi melalui instrumen/materi uji oleh tim pelaksana uji kompetensi yang berpedoman pada standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional PSM sehingga diharapkan mampu menjadikan PSM yang professional dan berkualitas.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tetapkan sebagai instansi pembina JF PSM karena tugas dan fungsinya sesuai dengan kekhususan tugas JF PSM, yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat (menyuluh, melatih, dan mendampingi) dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengamanahkan kepada unit teknis yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai pengelola Jabatan Fungsional PSM bertanggungjawab dan menjamin terwujudnya standar kualitas dan professional jabatan yang tertuang dalam 18 tugas instansi Pembina dan dalam hal dasar Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu terkait dengan huruf i (menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional).