JAKARTA – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPID Kemendesa PDT) terus memperkuat komitmen transparansi dengan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Melalui integrasi layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), publik kini memiliki akses yang lebih terbuka untuk memantau kinerja dan program kementerian.
Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik secara cepat dan akuntabel. Dengan sistem yang terintegrasi, PPID Kemendesa PDT memastikan bahwa setiap permohonan informasi ditangani secara profesional sesuai dengan standar layanan informasi publik.
Untuk mengajukan permohonan informasi, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat administrasi utama. Pemohon diwajibkan mencantumkan No NIK, nama lengkap, nomor telepon, alamat email, serta asal instansi (khusus untuk keperluan kedinasan). Sementara itu, bagi pemohon yang berasal dari organisasi seperti LSM atau NGO, diwajibkan melampirkan SK Badan Hukum sebagai syarat legalitas permohonan.
Penyampaian permohonan informasi dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi yang telah disediakan oleh kementerian, yaitu:
Website : sipemandu.kemendesa.go.id.
WhatsApp: 087788990040.
Surat Elektronik: eppid@kemendesa.go.id.
Layanan Persuratan: Mengirimkan surat fisik ke alamat Jalan TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan.
Penyediaan berbagai kanal komunikasi ini merupakan bagian dari transformasi digital kementerian dalam melayani masyarakat. Dengan prosedur yang jelas dan syarat yang terukur, diharapkan partisipasi publik dalam mengawal pembangunan desa dan daerah tertinggal dapat semakin meningkat demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
