Berita Sebelumnya

29 April 2019 Sosialisasi Pengelolan Informasi dan Dokumentasi

Berita Selanjutnya

09 Agustus 2018 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Rangka Membangun Pemahaman dan Penyeragaman Internal Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Kemendes PDTT Terus Tingkatkan Kompetensi SDM Pelayanan Pengaduan

JAKARTA – Tersedianya data tunggal yang terdokumentasi dengan baik dalam tindak lanjut pelayanan pengaduan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diharapkan akan mengubah persepsi di kalangan masyarakat ketika melihat sistem pelayanan pengaduan di Kemendes PDTT. “Kita berharap masyarakat akan memiliki persepsi, ketika mereka menyampaikan komplain atau mengadu ke kita, maka akan ada solusi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka “Optimalisasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan” di Jakarta, Selasa, (13/11).

Dengan tujuan tersebut, Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) Biro Humas dan Kerja Sama Kemendes PDTT senantiasa terus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan informasi publik. Selain SDM tak kalah penting adalah juga meningkatkan sistem informasi sebagai tindaklanjut pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan efektif mengetahui hasil dari pengaduan yang dibuatnya.

Khusus untuk peningkatan SDM, Anwar Sanusi berharap para petugas Call Center sebagai pengawal Layanan Pengaduan di Kemendes PDTT senantiasa mendapatkan tambahan ilmu baru untuk mengasah keterampilannya dalam melayani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. “Bila perlu, mereka diajak visitasi atau magang ke kantor-kantor yang sudah memiliki sistem layanan pengaduan yang sudah bagus. Sehingga mereka akan terinternalisasi untuk menerapkan sistem yang sudah bagus itu dalam pekerjaannya sehari-hari,” katanya.



Kemendes PDTT Terus Tingkatkan Kompetensi SDM Pelayanan Pengaduan

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengakui bahwa layanan pengaduan di Kemendes PDTT masih ada yang resmi dan tidak resmi. “Yang resmi masyarakat bisa melalui Call Center melalui telepon pengaduan dan sosial media yang ada, juga ada PPID. Sedangkan yang tidak resmi adalah karena pertemanan, masyarakat kadangkala langsung melapor atau mengadu langsung ke satker atau unit kerja yang ada,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini Kemendes PDTT sedang membangun satu sistem pelayanan pengaduan yang terintegrasi berbasis teknologi yaitu e-complain. “Kami akan segera benahi dan ke depan masyarakat yang membuat komplain bisa mendeteksi sampai di mana tindaklanjut dari kompalin atau pengaduannya itu,” jelasnya.

Narasumber kegiatan tersebut, Patnuaji Agus Indarto yang juga Kepala Keasistenan Manajemen Data dan Informasi Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia, mengatakan sebagai pengelola atau pelaksana Pelayanan Pengaduan Publik kita tidak perlu khawatir bila angka pengaduan yang masuk sangat tinggi. “Itu bukan berarti pelayanan kita buruk, tapi menandakan bahwa pelayanan kita justru sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Dalam paparannya, Patnuaji mengungapkan syarat pengelolaan pengaduan yang baik adalah memenuhi delapan kriteria, yaitu Komitmen yang kuat dari pimpinan institusi; Mekanisme pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan yang efektif; Landasan hukum pengelolaan pengaduan yang jelas; Monitoring dan evaluasi rutin oleh pembina; Mekanisme reward dan punishment yang konsisten; Kompetensi SDM pengelola pengaduan yang baik; Sarana pengelolaan pengaduan yang memadai ; dan Partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, forum konsultasi publik, dan sebagainya. (*)